Pembangunan Politik

BAB I

PENDAHULUAN

1.1             Latar Belakang

Pembangunan politik adalah bagian dari pembangunan nasional  secara keseluruhan, dimana pembangunan itu diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis sehingga terwujudnya suatu ketertiban politik. Pembangunan politik merupakan salah satu aspek pembangunan nasional yang bisa dipandang sebagai wahana bagi aspek lainnya, yang disebabkan oleh adanya saling keterkaitan, misal pembangunan ekonomi dapat mendorong pembangunan politik serta bidang-bidang lainnya. Suatu negara jika dari segi ekonomi maju, akan mendorong kemajuan dalam bidang yang lain, sebab dengan makmurnya masyarakat, akan terciptanya suatu masyarakat yang semakin maju.

Berbicara tentang pembangunan politik, pertama berbicara tentang arti daripada pembangunan itu sendiri dan yang kedua pengungkapan arti politik dengan kaitannya terhadap pembangunan. Di dalam pembangunan politik mempunyai arti yang berbeda dengan politik pembangunan. Politik pembangunan mengandung pengertian tentang kebijakan-kebijakan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan, sedangkan pembangunan politik mengandung pengertian segala kegiatan yang dilakukan untuk mengubah suatu keadaan menjadi lebih baik, sehingga terwujudnya tingkat kehidupan masyarakat dan bangsa menjadi suatu bangsa yang modern, yang mampu berhubungan dengan baik secara nasional maupun internasional dan memperoleh kehormatan.

Seperti telah diketahui, politik menitik beratkan pada kekuasaan di dalam negara, hal ini dapat dipahami mengingat suatu negara akan hilang tanpa kekuasaan yang tegak, yang ada hanyalah tinggal masyarakatnya. Oleh karena itu, kekuasaan merupakan landasan yang sangat kuat untuk terwujudnya suatu negara dan pemerintahan. Pemerintah akan jatuh tanpa mempunyai kekuasaan.

1.2            Rumusan Masalah

Untuk mempermudah dalam penyusunan  makalah ini, maka penulisan dibatasi sebagai berikut :

1.2.1  Apa  konsep pembangunan politik?

1.2.2  Apa definisi pembangunan politik itu?

1.2.3  Apa saja ruang lingkup di pembangunan politik?

1.3            Tujuan Penulisan

Adapun beberapa alasan mengapa kami membuat makalah ini, yaitu :

1.3.1  Memenuhi tugas mata kuliah pancasila   

1.3.2  Menjelaskan konsep pembangunan politik

1.3.3  Menerangkan apa definisi pembangunan politik

1.3.4  menjelaskan apa saja ruang lingkup di pembangunan politik

BAB II

PEMBAHASAN

2.1  KONSEP PEMBANGUNAN POLITIK       

            Dalam studi pembangunan politik sebelum menjelaskan definisi-defnisi pembangunan politik ada beberapa konsep yang perlu di pahami, yaitu, perubahan, pembangunan dan modernisasi politik. Pembangunan dan modernisasi politik merupakan perubahan politik, bukan sebaliknya (Ramlan Surbakti, 1992). Perubahan politik dapat diartikan sebagai terjadinya perbedaan karakteristik dari suatu sistem politik yang satu ke sistem politik lain. Misalnya dari sistem politik oteoriter parlementer ke sistem politik demokrasi Pancasila. Persoalannya ialah apakah perubahan itu bersifat progresif yaitu menuju situasi yang lebih baik dari yang sebelumnya ataukah bersifat regresif yaitu menuju situasi yang lebih buruk dari sebelumnya. Contohnya adalah Indonesia masa pemerintahan orde baru yang cenderung otoriter berubah ke masa reformasi yang cenderung lebih demokratis, dimana kedaulatan rakyat lebih dijunjung tinggi. Disamping itu, menurut Hungtinton dan Dominguez (dalam Afan Gaffar, 1989) konsep pembangunan politik dikatakan mempunyai konotasi secara geografis, derivatif, teologis dan fungsional:

1.Pembangunan politik secara geografis berarti proses perubahan politik pada neggara berkembang dengan menggunakan konynsep dan metode yang pernah digunakan oleh negara maju , seperti konsep mengenai sosialisasi politik, komunikasi politik, dan sebagainya.

2.Pembangunan politik secara derivatif beratrti pembangunan politik merupakan aspek dan konsekuensi politik dari proses perubahan yang menyeluruh,meliputi modernisasi yang membawa konsekuensi pada pertumbuhan  ekonomi, urbanisasi, peningkatan pendidikan, media massa, perubahan status sosial dan aspek-aspek lainnya.

3. Pembangunan politik secara teologis berarti proses perubahan menuju pada suatu atau beberapa tujuan dari sistem politik. Tujuan tersebut meliputi stabilitas politik, integrasi politik, demokrasi, partisipasi, mobilisasi dan sebagainya.

4.Pembangunan politik secara fungsional berarti suatu gerakan perubahan menuju sistem politik ideal yang dikembangkan suatu negara untuk sistem politik demokrasi konstitusional.

2.2  DEFINISI PEMBANGUNAN POLITIK

            Dari pembahasan diatas diketahui bahwa konsep pembangunan politik berkonotasi ganda baik secara geografis, derivatif, teologis, maupun fungsional. Hal ini menyebabkan sulit untuk merumuskan defenisi tunggal yang mencakup seluruh aspek dari pembangunan politik. Para penulis Indonesia seperti Prof. Dr. Juwono Sudarsono, Dr. Yahya Muhaimin, dan Dr Afan Gaffar, yang menulis tentang pembangunan politik secara garis besar dalam pembahasan mengenai defenisi pembangunan politik telah mengutip atau menerjemakan defenisi pembangunan politik yang telah dikumpulkan oleh Lucian W. Pye. (Pengembang Teori Pembangunan Politik) Lucian W. Pye (1966) berhasil mengumpulkan sepuluh defenisi mengenai pembangunan politik dalam bukunya “aspects of Political Develompment” dan telah diterjemahkan oleh para penulis Indonesia tersebut diatas sebagai berikut :

1. Pembangunan Politik sebagai Prasarat Politik bagi Pembangunan Ekonomi.
2. Pembangunan Politik sebagai Ciri Khas Kehidupan Politik Masyarakat Industri.
3. Pembangunan Politik sebagai Modernisasi Politik

4. Pembangunan Politik sebagai Operasi Negara-Bangsa..
5. Pembangunan Politik sebagai Pembangunan Administrasi dan Hukum.
6. Pembangunan Politik sebagai Mobilisasi dan Partisipasi Massa.
7. Pembangunan Politik sebagai Pembinaan Kehidupan Demokrasi.
8. Pembangunan Politik sebagai Stabilitas dan Perubahan Teratur.
9. Pembangunan Politik sebagai Mobilisasi dan Kekuasaan.
10.Pembangunan Politik sebagai Satu Segi Proses Perubahan Sosial yang Multidimensi. 

            Namun, kami akan membahas 3 diantaranya, yaitu:.

1.                  Pembangunan Politik sebagai Prasyarat Politik bagi Pembangunan Ekonomi

Pembangunan politik dipandang sebagai keadaan masyarakat politik yang dapat membantu jalannya pertumbuhan ekonomi. Para ahli ekonomi menunjukkan bahwa kondisi-kondisi sosial dan politik dapat memainkan peranan penentu yang dapat menghalangi ataupun membantu peningkatan pandangan per kapita.

Sehingga pantaslah bila pembangunan politik dipandang sebagai keadaan masyarakat politik yang dapat membantu jalannya pertumbuhan ekonomi. Tapi secara operasional pandangan tentang pembangunan politik seperti itu pada dasarnya bersifat negatif, sebab lebih mudah bagi kita untuk dengan teliti mengetahui prestasi sistem politik yang mungkin menghalangi atau menggagalkan pembangunan ekonomi daripada mejelaskan bagaimana sistem politik itu membantu pertumbuhan ekonomi. Bukti historis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi bisa terjadi dalam berbagai macam sistem politik, dengan berbagai macam kebijaksanaan umum yang ditempuh.

2.                  Pembangunan Politik sebagai Modernisasi Politik

Pandangan bahwa pembangunan politik merupakan kehidupan politik yang khas dan ideal dari masyarakat industri berhubungan erat dengan pandangan bahwa pembangunan politik sama dengan modernisasi politik. negara- negara industri maju adalah pembuat mode dan pelopor dalam hampir setiap kehidupan sosial dan ekonomi, karena itu dapat dimengerti bila banyak orang tang mengharapkan ahwa hal seperti itu juga terjadi dalam dunia politik. tetapi justru penerimaan yang terlalu mudah atas pandangan ini mengundang tantangan dari kelompok yang mempertahankan relativisme kebudayaan, yang mempermasalahkan kebenaran dari identifikasi ciri-ciri masyarakat industri yaitu orang-orang barat, yang dipakai sebagai standart kontemporer dan universil bagi setiap sistem politik.

3.                  Pembangunan Politik sebagai Satu Segi Proses Perubahan Sosial yang Multidimensi

Menurut pandangan ini, semua bentuk pembangunan saling berkaitan. Pembangunan banyak persamaannya dengan modernisasi, dan terjadi dalam konteks sejarah dimana pengaruh dari luar masyarakat memengaruhi proses-proses perubahan sosial, persis sebagaimana perubahan-perubahan dalam bidang ekonomi, sistem politik dan tertib sosial saling memengaruhi satu sama lain.

2.3  RUANG LINGKUP PEMBANGUNAN POLITIK

Ruang lingkup pembangunan politik

Dalam ruang lingkup pembangunan politik ini terbagi dalam 10 katagori (Pembangunan sistem politik, Pembangunan ideologi politik, Pembangunan komunikasi politik, Pembangunan sistem pemilihan umum, Pembangunan partisipasi masyarakat, Pembangunan pers, Pembangunan aparat administrasi pemerintahan sebagai penyelenggara politik, Pembangunan nasionalisme politik, Pembanguna manajemen politik). Namun dalam pembahasan ini akan mengulas :

1.                  Pembangunan sistem politik

Pembangunan sistem politik sesuai dengan pedoman pancasila dan UUD 1945 yang mengembangkan sistem politik demokrasi pancasila.Sistem politik demokrasi pancasila harus mampu melindungi dan mengembangkan bidang politik indonesia,bidang sosial ,serta bidang ekonomi .

2.                  Pembangunan ideologi politik

Di dalam mengusahakan pembangunan Ideologi politik yang berdassarkan kepada Pancasila dan UUD 1945, maka diperlukan adanya penganalisaan sehingga terdapat suatu peerbedaan yang jelas antara Ideologoi Komunis dengan Ideologi Pancasila, dan antara Ideologi Liberalisme dengan Ideologi Pancasila.

3.                  Pembangunan nasionalisme politik

Arti nasionalisme dalam buku Nationalism and History mengemukakan bahwa Nasionalisme ialah kesetiaan dari pada setiap individu atau bangsa di tujukan kepada kepribadian bangsa.

Adapun fungsi nasionalisme menurut Prof. Hertz yaitu untuk menyatukan seluruh kekuatan politik sosial, ekonomi dan budaya dari pada suatu bangsa; Menghilangkan dominasi asing atau yang bersifat asing di dala politik, sosial, ekonomi dan budaya; Mempertahankan keaslian dari pada bangsa itu di dalam politik, sosial, ekonomi dan budaya dari pada bangsa itu sendiri; Serta mengusahakan pengaruh di dunia Internasional.

BAB III

PENUTUP

3.1  KESIMPULAN

Dalam pembangunan politik ada beberapa  konsep yang perlu di pahami, antara lain konsep  perubahan,  konsep pembangunan dan  konsep modernisasi politik. Perubahan politik dapat diartikan sebagai terjadinya perbedaan karakteristik dari suatu sistem politik ke sistem politik lain.Dalam konsep pembangunan politik mempunyai konotasi secara geografis, derivatif, teologis dan fungsional.Pembangunan politik sendiri, bisa digunakan sebagai prasyarat politik bagi pembangunan ekonomi, modernisasi politik, segi proses perubahan sosial yang multidimensi dan lain sebagainya.

Pada proses perkembangan selanjutnya, pembangunan politik memiliki ruang lingkup yang sangat luas,antara lain: pembangunan sistem politik, pembangunan ideologi politik, pembangunan komunikasi politik, pembangunan sistem pemilihan umum, pembangunan partisipasi masyarakat, pembangunan pers, pembangunan aparat administrasi pemerintahan sebagai penyelenggara politik, pembangunan nasionalisme politik, dan pembanguna manajemen politik.Hal ini menandakan bahwa pembanguan politik di indonesia  masa pemerintahan orde baru yang cenderung otoriter berubah ke masa reformasi yang cenderung lebih demokratis, dimana kedaulatan rakyat lebih dijunjung tinggi.

,

DAFTAR PUSTAKA

Sudarsono, Juwono.1982. Pembangunan Politik dan Perubahan Politik. Penerbit PT Gramedia Jakarta.

Sukarna.1990. Pembangunan Politik. Penerbit Mandar Maju Bandung.

Yahya Muhaimin, dan Colin McAndrews.1995. Masalah-masalah Pembangunan Politik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

http://wwwsumardideddy.blogspot.com/2010/05/makalah-pembangunan-politik-dalam.html

http://mollo-mutis.blogspot.com/2012/11/pengertian-pembangunan-politik.html